Rencana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia

Rencana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia

Oleh : Wahyu Heri Prasetyo dan Dinda Sekar Ayu

(Departemen Advokasi, Riset Populer, dan Aplikatif)

 

Ibu Kota Dikabarkan Akan Dipindah, 3 Daerah Ini Ternyata Sudah Pernah Jadi Ibukota Indonesia

Sumber : australiaindonesiacentre.org

 

Setiap negara pasti memiliki ibukota negara yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara. Di indonesia ibu kota negara terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta harus mampu memikulbeban yang begitu banyak. Selain menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat bisnis di Indonesia. Karena itu, setiap tahun urbanisasi ke Jakarta selalu bertambah. Urbanisasi tersebut menyebabkan DKI Jakarta semakin padat penduduk. Secara tidak langsung urbanisasi akan meningkatkan kemacetan di DKI Jakarta. Banjir juga selalu melanda jakarta setiap tahunnya.

Dikutip dari katadata.co.id jumlah penduduk Jakarta setiap tahunya mengalami peningkatan. Tahun 2017 jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,37 juta jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 yang mencapai 10,28 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2015 mencapai  10,18 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukan bahwa setiap tahunya jumlah penduduk Jakarta semakin bertambah. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk Jakarta adalah tingkat urbanisasi yang tinggi.

Karena Jakarta begitu banyak permasalahan dan beban maka pemerintah merencanakan untuk memindah ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota negara sudah sejak zaman kolonial Belanda. Pada zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels muncul wacana untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke daerah Surabaya. Alasan untuk memindahkan ibu kota saat itu adalah alasan kesehatan dan keamanan. Pada saat itu di Batavia ( saat ini menjadi Jakarta) banyak sumber penyakit seperti malaria dan kolera. Alasan keamanan yaitu karena di Surabaya pada saat itu terdapat benteng dan pelabuhan. Pada akhirnya rencana tersebut gagal. Pada zaman pemerintah Soekarno rencana untuk memindahkan ibu kota negara kembali muncul. Pada tahun 1947 dibentuk Panitya Agung yang memiliki tugas untuk mengkaji dan merencanakan pemindahan ibu kota negara. Panitya Agung mengusulkan beberapa daerah yang dapat dipertimbangakan untuk menjadi ibu kota baru. Daerah tersebut adalah Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, Kabupaten Temanggung dan Magelang. Pada tahun 1950 Soekarno ingin ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Palangka Raya. Dengan adanya Undang Undang Nomor  10 Tahun 1964 yang menetapkan bahwa ibu kota Negara Indonesia adalah Jakarta maka pemindahan ibu kota tersebut gagal.

Pada zaman pemerintahan Soeharto wacana pemindahan ibu kota kembali muncul ke permukaan. Pada era Soeharto ini muncul wacana pemidahan ibu kota ke daerah Jonggol, Bogor. Pemilihan Jonggol ini karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota. Rencana ini gagal karena berakhirnya pemerintahan Soeharto pada bulan Mei 1998. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono rencana pemindahan ibu kota kembali muncul. Pada era SBY dibentuk tim untuk mengkaji rencana pemindahan ibu kota terebut. Namun sampai habis masa pemerintahan SBY periode kedua hasil kajian tersebut tidak diungkapkan ke publik secara penuh dan rencana pemindahan ibu kota semakin meredup.

Tahun 2019 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo rencana pemindahan ibu kota negara kembali muncul. Rencana pemindahan ibu kota di era pemerintahan Jokowi muncul sejak tahun 2017. Pada saat itu presiden Jokowi menugaskan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi menunjukan keseriusan pemindahan ibu kota negara. Jokowi telah melaksanakan kunjungan ke kota-kota yang menjadi kadidat ibu kota baru.

Rencananya ibu kota Negara Indonesia akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Ada beberapa kadidat yang akan menjadi ibu kota Negara Indonesia. Beberapa nama tersebut antara lain Palangka Raya, Bukit Soeharto, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Katingan, Gunung Mas,  dan Mamuju. Dari beberapa kadidat ibu kota negara tersebut, beberapa kadidat ibu kota negara yang telah ditinjau Presiden Joko Widodo yaitu Bukit Soeharto, Kabupaten Gunung Mas dan Palangka Raya. Presiden Joko Widodo dan rombongan meninjau lokasi tersebut pada tanggal 7-8 Mei  2019.

Selain mengurangi beban yang ditanggung DKI Jakarta, pemerintah berharap dengan adanya pemindahan ibu kota ini dapat mengurangi kesenjangan pemerataan ekonomi dan pembangunan antara Pulau Jawa dengan pulau luar jawa. Pemindahan ibu kota ini merupakan langkah pemerintah untuk memfokuskan Jakarta menjadi pusat ekonomi. Sedangkan pusat pemerintahan akan difokuskan di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota negara ini  juga akan  memberikan manfaat. Dengan pemindahan ibu kota tersebut akan menumbuhkan pusat ekonomi baru. Pusat ekonomi akan tumbuh disekitar lokasi ibu kota baru. Bisnis di sektor properti di daerah ibu kota baru akan tumbuh pesat. Pola pembangunan Indonesia juga akan berubah jika ibu kota dipindah ke luar Jawa. Pola pembangunan yang dulunya Jawa sentris akan berubah menjadi merata ke luar Pulau Jawa. Walaupun pemerintah saat ini telah berupaya untuk membangun wilayah-wilayah di luar Jawa mulai dari Sumatra sampai Papua sebagai wujud untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Masih layakkah DKI Jakarta menjadi ibu kota Negara Republik Indonesia?

Setiap tahunya DKI Jakarta selalu bertambah penduduk. Pertambahan penduduk ini pada akhirnya akan berdampak pada kepadatan penduduk. Pada Tahun 2017 saja  jumlah penduduk Jakarta telah mencapai  10,37 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 yang mencapai 10,28 juta jiwa maka tahun 2017 jumlah penduduk jakarta mengalami peningkatan.  Luas tanah di jakarta  662,33 kilometer persegi idealnya dihuni 6 juta sampai 7 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk itu salah satunya disebabkan adanya arus urbanisasi.  Mereka manfaatkan arus balik setelah hari raya idul fitri untuk mengadu nasib ke ibu kota. Sedikitnya setiap tahun terdapat 65.000 penduduk pendatang baru di Jakarta. Namun, pada saat jam kerja atau siang hari terdapat sekitar 14 juta jiwa yang beraktivitas di jakarta. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak maka timbul berbagai masalah. Mulai dari banjir,  macet, kekurangan air besih dan lain sebagainya.

Setiap tahunnya banjir selalu melanda Jakarta. Banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan banjir yaitu, lahan serapan air yang berkurang, penurunan permukaan tanah dan perilaku masyarakat. Salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta yaitu minimnya serapan air. Minimnya serapan air ini tidak lain karena dampak dari kepadatan penduduk di Jakarta. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Jakarta ada 10,37 juta jiwa. Karena begitu padatnya Jakarta maka masyarakat Jakarta tidak memikirkan pentingya resapan air. Hampir sebagian besar tanah di wilayah Jakarta sudah tertutup oleh semen atau bangunan permanen sehingga air tidak dapat meresap ke tanah dengan sempurna.

Jika dilihat secara geomorfologi Jakarta merupakan flood plain atau daerah dataran banjir. Dataran banjir merupakan daerah yang rawan akan terjadi banjir yang disebabkan oleh proses sedimentasi. Dataran banjir dapat terjadi di daerah aliran sungai berkelok atau titik pertemuan antara sungai utama dengan anak sungai. Di Jakarta sendiri terdapat 13 sungai yang mengaliri wilayah jakarta. 13 sungai tersebut meliputi Angke, Pesanggrahan, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Grogol, Cakung, Ciliwung, Krukut, Buaran, Cipinang,  Jati Kramat, Sunter, dan Mookervart. Air dari 13 sungai tersebut tidak dapat mengalir langsung ke laut dan sering mengalir ke cekungan besar Jakarta. Cekungan besar ini terbentuk karena adanya sedimentasi yang begitu tebal yang tidak terkonsolidasi. Sehingga berdampak pada penurunan tanah di Jakarta. Penurunan tanah ini diperparah oleh perilaku masyarakat yang mengambil air tanah secara besar-besaran. Pengambilan air tanah secara besar-besaran ini karena di Jakarta kekurangan air bersih. Perilaku masyarakat yang membuang sampah semparangan juga memperparah aliran air. Sehingga pada saat hujan air tidak dapat mengalir secara sempurna.

Menurut Budi Harsoyo (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Mengulas penyebab Banjir di Wilayah DKI Jakarta Dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi dan Morfometri Sungai, secara geologi dan geomorfologi jakarta sejak dulu memang wilayah banjir. Keberadaan morfometri dari 13 aliran sungai yang melintas di wilayah Jakarta juga menjadi akses bagi air permukaan  yang berasal dari air hujan di daerah hulu sehingga masuk ke wilayah Jakarta. Maka sudah menjadi kodratnya Jakarta menjadi daerah yang banjir.

Selain masalah banjir, masalah penurunan permukaan tanah di Jakarta juga menjadi sorotan publik. Penurunan permukaan tanah merupakan suatu keadaan dimana permukaan tanah mengalami penurunan yang biasanya disebabkan oleh  adanya perubahan volume lapisan batuan yang ada dibawah tanah. Penurunan permukaan tanah akan terjadi dalam jangka waktu yang begitu lama. Menurut menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Banbang Brodjonegoro, Setiap tahunya tanah di Jakarta mengalami penurunan sekita 7,5 cm. Banbang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa ada daerah yang penurunan tanahnya mencapai 18 cm per tahunnya. Penurunan tanah ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1975.

Masalah lain yang timbul di Jakarta yaitu masalah tingginya populasi kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada kemacetan di ibu kota. Menurut Tomtom Traffic Index Jakarta menjadi kota termacet ke-3 dunia. Jumlah sepeda motor di Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan 5,30 persen. Sedangkan  rata – rata kenaikan jumlah mobil milik warga DKI Jakarta mencapai 6,48 persen per tahun. Kenaikan motor dan mobil tersebut berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bus yang mengalami penurunan sekitar 1,44 persen per tahun. Dengan naiknya kendaraan pribadi serta menurunnya populasi kendaraan umum seperti bus maka tidak heran jika Jakarta timbul masalah macet. 94 persen jalan di Jakarta dipenuhi sekitar 13 juta sepeda motor dan 3,5 juta mobil. Belum lagi jumlah kendaraan yang keluar masuk ke Jakarta. Pemerintah sebenarnya sudah membuat kebijakan pembatasan kendaraan di area tertentu dan melakukan peningkatan kualitas transportasi umum, tetapi solusi tersebut belum mampu mengatasi kemacetan ibu kota.

Seiring dengan banyaknya kendaraan dan industri di Jakarta, masalah polusi juga muncul. Menurut laporan Greenpeace 2018, bahwa Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota paling polusi di Asia Tenggara. Rata-rata kualitas udara harian di Jakarta dengan indikatornya pm 2.5 adalah 45,3 mikrogram per meter kubik udara. Sedangkan WHO menetapkan pedoman kualitas udara rata-rata harian sebesar 25 mikrogram per meter kubik. Rata-rata harian kualitas udara di Jakarta lebih buruk dibandingkan standar yang ditetapkan oleh WHO. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, salah satu penyebab polusi udara adalah emisi kendaraan bermotor. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah  setiap tahun.

Jika kita melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Jakarta maka pemerintah perlu untuk mempertimbangakan opsi memindahkan ibu kota ke wilayah lain. Opsi ini bertujuan agar kerja para pegawai kantor-kantor pemerintahan tidak terganggu. Selain itu untuk memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu luar negeri yang datang. Pasalnya sebagai ibu kota sudah pasti akan dikunjungi tamu-tamu dari berbagai negara.

Apa yang harus dipertimbangkan dalam pemindahan ibu kota negara?

Belakangan ini wacana pemindahan ibu kota menjadi perbincangan yang hangat. Ada beberapa wilayah yang menjadi kadidat ibu kota mulai dari Palangka Raya, Bukit Soeharto, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Katingan, Gunung Mas,  dan Mamuju.  Numun untuk memindahkan ibu kota tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada beberapa hal yang dipertimbangankan. Beberapa syarat tersebut meliputi ; terdapat  lahan yang luas, minim terjadi bencana alam, infrastruktur yang memadai, budaya masyarakat yang terbuka dengan adanya pendatang dan budaya baru, serta tidak dekat dengan ibu kota negara lain.

Jika ibu kota negara akan dipindahkan maka seharusnya dipindahkan ke daerah yang memiliki lahan yang luas. Lahan  tersebut seharusnya merupakan lahan pemerintah sehingga tidak terbentur masalah pembebasan lahan dan konflik kepentingan. Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia tidak sedikit terkendala masalah pembebasan lahan yang memakan waktu lama. Jika  ibu kota dipindahkan ke kota lain di Pulau Jawa tidak memungkinkan pasalnya pemerintah tidak memiliki cukup lahan yang luas. Wilayah  yang memungkinkan untuk lokasi pemindahan ibu kota jika dilihat dari luas lahan adalah Pulau Kalimantan. Daerah calon ibu kota baru harus minim terjadi bencana alam seperti, banjir, penurunan tanah maupun longsor, kebakaran, kekeringan serta bebas dari bencana gempa. Daerah calon ibu kota baru juga harus memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Jangan sampai terjadi masalah kekurangan air bersih. Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu syarat untuk suatu daerah dijadikan ibu kota negara. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk konektivitas antar wilayah. Sebagai ibu kota negara maka infrastruktur yang memadai sangatlah penting karena akan banyak orang-orang yang akan keluar masuk ibu kota dengan berbagai kepentingan. Tamu-tamu dari berbagai daerah maupun mancanegara juga akan berdatangan. Maka infratruktur yang memadai sangat penting untuk menjalin semua orang yang memiliki kepentingan ke ibu kota memiliki akses yang memadai.

Sebagai pusat pemerintahan ibu kota setidaknya harus dekat dengan bandara internasional. Ini bertujuan agar adanya konektivitas ibu kota negara dengan negara lain. Akses ke pelabuhan juga penting bagi ibu kota negara. Maka ibu kota negara harus dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan ini nantinya untuk mendukung perekonomian ibu kota negara dan sekitarnya. Dengan adanya pelabuhan maka barang-barang kebutuhan pokok maupun sekunder yang tidak dapat diproduksi di ibu kota tersebut akan di kirim dari luar daerah atau pulau. Untuk pengiriman antar pulau tersebut salah satu transportasi yang bisa digunakan adalah kapal. Oleh karena itu sangat penting untuk ibu kota dekat dengan pelabuhan. Selain  infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan, jalan yang memadai sangat diperlukan bagi daerah calon ibu kota baru. Akses jalan antar wilayah di daerah ibu kota harus baik dan layak. Setidaknya jalan didaerah tersebut sudah beraspal dan memiliki lebar jalan yang mencukupi.

Daerah yang minim bencana merupakan syarat ibu kota negara. Calon ibu kota yang baru setidaknya harus minim terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus dan lainya. Jika ibu kota terletak di daerah yang sering terjadi bencana alam maka akan melumpuhkan aktivitas perkantoran dan merugikan negara. Budaya yang terbuka terhadap pendatang juga sangat penting bagi calon ibu kota negara. Bagaimanapun nantinya akan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara)  maupun  masyarakat pendatang yang berbondong-bondong pindah ke ibu kota baru. 

Selain beberapa pertimbangan tersebut pemerintah harus mempertimbangkan cost and benefit dari pemindahan ibu kota tersebut. Sebelum memindahkan ibu kota pemerintah harus mengukur biaya yang dikeluarkan apakah sebanding dengan manfaat yang akan diiperoleh. Jangan sampai pemindahan ibu kota hanya menjadi pemborosan anggaran di tenggah melemahnya perekonomian Indonesia. Pemerintah juga harus belajar dari negara – negara yang gagal dalam pemindahan ibu kota. Banyak negara yang memindahkan ibu kota yang pada akhirnya menjadi pemborosan anggaran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia dengan hutan tropis. Salah satu wilayah yang memiliki hutan terluas adalah Pulau alimantan. Jangan sampai di Kalimantan yang merupakan daerah yang menjadi paru-paru dunia terjadi deforestasi. Deforestasi merupakan suatu proses pembebasan hutan alam dengan cara menebang pohon-pohonnya untuk digunakan kayunya atau untuk di alih fungsikan.   Pemerintah harus mempertimbangkan apakah  rencana pemindahan ibu kota akan berdampak pada kerusakan lingkungan terutama deforestasi. Apalagi bahwa kadidat ibu kota baru adalah Kalimantan yang terkenal dengan hutannya. Perencanaan yang matang dan pembatasan wilayah diperlukan untuk mengatasi deforestasi di daerah sekitar ibu kota baru. Mungkin dua sampai empat tahun setelah ibu kota dipindah belum terasa deforestasi. Akan tetapi deforestasi akan terasa 10 sampai 20 tahun setelah pemindahan ibu kota dengan seiringnya perkembangan wilayah tesebut. Deforestasi tersebut dapat disebabkan banyaknya urbanisasi sehingga masyarakat akan berusaha untuk mencari tempat tinggal terutama dengan membuka hutan. Kita lihat di ibu kota saat ini, banyaknya urbanisasi berdampak pada pengalih fungsian bantaran sungai menjadi permukiaman. Bisa saja hal tersebut terjadi di ibu kota baru yang nantinya berdampak pada deforestasi. Belum lagi jika ibu kota baru tersebut tumbuh menjadi kota yang maju maka tidak bisa dipungkiri akan banyak investor untuk mendirikan perusahaan disitu. Pada saat ini saja sebelum ibu kota pindah ke Kalimantan sudah banyak deforestasi yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan lain sebagainya.

Bagaimana dampak dari pemindahan ibu kota negara ?

 Pemerintah saat ini nampaknya serius untuk merealisasikan pemindahan ibu kota negara. Sejumlah lokasi di luar Pulau Jawa telah ditinjau oleh presiden dan jajaranya. Pemindahan ibu kota negara ini tentunya memiliki berbagai dampak. Menurut pengamat ekonomi dari INDEF Bima Yudhistira, sebelum pemerintah memindahkan ibu kota, pemerintah harus menilai sejumlah resiko yang mungkin terjadi. Menurut Bima Yudhistira, dengan telah diketahui beberapa kadidat calon ibu kota, maka resiko kenaikan harga tanah dan biaya pembebasan tanah akan membengkak. Biaya pemindahan ibu kota akan lebih hemat jika pemerintah menggunakan tanah milik pemerintah. Kendala masalah pembebasan lahan juga bisa dihindarkan.

Pemindahan ibu kota ini akan berakibat pada besarnya pengeluaran pemerintah untuk merealisasikan rencana tersebut. Pemindahan ibu kota negara ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pemindahan ibu kota ini setidaknya memerlukan biaya Rp.466 Triliun untuk 40.000 hektare. Biaya tersebut juga bergantung pada jumlah ASN yang dipindahkan. Dengan jumlah biaya sekitar Rp.466 Triliun pemerintah juga harus memikirkan dari mana biaya tersebut berasal. Apalagi jika kita melihat kondisi ekonomi saat ini yang belum bisa dikatakan baik. Biaya pemindahan ibu kota tersebut alangkah baiknya tidak menggunakan skema hutang seperti yang digunakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur saat ini. Jika pemerintah menggunakan skema hutang dikhawatirkan akan memberatkan negara dalam mengembalikan hutang tersebut. Dengan banyaknya biaya yang diperlukan pemerintah untuk merealisasikan rencana tersebut maka pemerintah harus melihat cost and benefit dari pemindahan ibu kota tersebut.

Walaupun memakan biaya yang tidak sedikit, dengan adanya ibu kota baru maka akan menumbuhkan pusat ekonomi di daerah ibu kota baru tersebut. Selain karena berbagai alasan tentang kondisi ibu kota saat ini, pemerataan ekonomi juga menjadi alasan pemerintah untuk memindahkan ekonomi. Dengan adanya pusat ekonomi baru tersebut maka akan berdampak pada pemerataan ekonomi dan pembangunan terutama di daerah luar Jawa. Perkembangan ekonomi di daerah ibu kota baru akan menjadi peluang dan ancaman. Disatu sisi perkembangan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain dengan perkembangan ekonomi tersebut dapat menyebabkan deforestasi hutan menjadi permukian, gedung-gedung pencakar langit maupun pabrik-pabrik.

Dengan pemindahan ibu kota maka beban jakarta akan lebih ringan. Hal ini karena pusat pemerintahan berpindah ke ibu kota baru. Dengan pemisahakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis maka dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Indonesia harus mencontoh Malaysia yang berasil memindahkan ibu kota mereka. Malaysia berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya pemerintah Malaysia berhasil menekan tingkat kemacetan di Kuala Lumpur. Selain kemacetan, kepadatan pendenduduk yang setiap tahun menjadi masalah akan sedikit berkurang. Sehingga beban Jakarta akan sedikit berkurang dan Jakarta bisa membenahi diri tanpa terbebani dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan.

Kesimpulan

Jakarta telah dilanda berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, banjir tiap tahun, macet, dan penurunan tanah.  Jika kita melihat berbagai masalah yang timbul di Jakarta, maka wajar jika pemerintah merencanakan opsi pemindahan ibu kota. Untuk memindahkan ibu kota ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mulai dari lahan yang luas, daerah ibu kota baru harus minim bencana, infrastruktur yang memadai serta pertimbangan cost yang dikeluarkan. Pemerintah juga harus memikirkan cost and benefit dari pemindahan ibu kota negara. Pemerintah harus mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan dan didapatkan pemerintah.

Suatu kebijakan yang diambil sudah pasti memiliki berbagai dampak. Apalagi rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota akan menyebabkan naiknya lahan di daerah kadidat ibu kota. Kenaikan tanah ini karena para pemilik tanah memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pemindahan ibu kota akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang tinggi. Untuk memindahkan ibu kota setidaknya membutuhkan biaya sekitar 466 Triliun. Pemerintah juga tidak bisa mengabaikan dampak jangka panjang berupa deforestasi hutan. Diharapkan pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi luas hutan di Indonesia terutama di daerah Kalimantan.

REKOMENDASI

 Jika pemerintah benar-benar ingin merealisasikan pemindahan ibu kota maka pemerintah perlu untuk merencanakan secara matang. Pemerintah harus benar – benar mempertimbangkan cost and benefit dari pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga pemindahan ibu kota tidak hanya sebagai pengalihan isu maupun pemborosan anggaran semata.

Dalam perencanaan pemindahan ibu kota harus memperhatikan beberapa aspek terutama aspek lingkungan. Sehingga pemindahan ibu kota tidak berdampak pada kerusakan lingkungan terutama  deforestasi. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang seperti deforestasi hutan. Untuk mengatasi masalah deforestasi hutan maka pemerintah harus membuat aturan yang tegas tentang batasan penggunaan hutan untuk keperluan lain. Pemerintah juga harus bersikap tegas apabila dalam praktiknya terdapat deforestasi. Untuk mengurangi deforestasi dalam kaitannya pemindahan ibu kota maka pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara Malaysia. Malaysia memanfaatkan lahan bekas perkebunan sawit sebagai tempat pemindahan ibu kota. Indonesia sebenarnya juga bisa memanfaatkan lahan bekas perkebunan untuk tempat pemindahan ibu kota. Dengan demikian maka akan mengurangi deforestasi hutan. Tetapi dalam memilih tempat untuk ibu kota tetap  harus memerhatikan faktor infrastruktur dan akses antar wilayah.

Jika pemerintah serius dalam pemindahan ibu kota maka lahan yang akan digunakan harus dibebaskan atau tidak boleh disewakan kepada pihak manapun maupun di alih fungsikan sementara sehingga suatu saat pemindahan ibu kota mulai direalisasikan tidak terkendala pembebasan lahan. Jangan sampai pemindahan ibu kota terkendala pembebasan lahan sehingga akan memakan waktu dan biaya.

Aspek sosial juga harus diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus mengkaji apakah masyarakat sudah siap untuk menerima perubahan atau tidak. Pasalnya dengan adanya ibu kota negara di daerah mereka maka perkembangan dan kemajuan suatu kota akan cepat. Pemerintah juga harus melihat apakah masyarakat di daerah kadidat ibu kota memiliki sifat keterbukaan terhadap pendatang dan perubahan. Jangan sampai di daerah tersebut terjadi culture shock  yang dapat merugikan masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

Ilmugeologi.com. 2017. “Penurunan Permukaan Tanah: Penyebab, Dampak dan Upaya Penanggulangan”.https://ilmugeografi.com/bencana-alam/penurunan-permukaan-tanah. Diakses pada 17 mei 2019.

Bonasir, Rohmatin. 2019. ”Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta: Berapa lama waktu yang diperlukan dan apa saja syarat-syarat ibu kota?”. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48093451. diakses pada 16 mei 2019.

 

Situmorang, Anggun P. 2019. ”Jika Syarat Berikut Terpenuhi, Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2020” https://www.merdeka.com/uang/jika-syarat-berikut-terpenuhi-pemindahan-ibu-kota-dimulai-2020.html. diakses pada 16 mei 2019.

Saputro, Febrianto Adi. Firmansyah,Teguh. 2019. “Ini Syarat Pengganti Ibu Kota Jakarta Menurut Pakar” https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pqu1jg377/ini-syarat-pengganti-ibu-kota-jakarta-menurut-pakar. diakses pada 16 mei 2019.

Praditya, Ilyas Istianur. 2019. ”Ini Risiko Jika Ibu Kota Pindah”. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3964345/ini-risiko-jika-ibu-kota-pindah#. Diakses pada 16 mei 2019.

Larasati, Citra. 2019 ” Dampak Pemindahan Ibu Kota pada Pendidikan Tinggi”. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWGvOWk-dampak-pemindahan-ibu-kota-pada-pendidikan-tinggi. diakses pada 16 mei 2019.

Mustami, Adinda Ade. Cicilia, Sanny. 2017. “Ini untung rugi pemindahan ibu kota bagi ekonomi”. https://nasional.kontan.co.id/news/ini-untung-rugi-pemindahan-ibu-kota-bagi-ekonomi . diakses pada 16 mei 2019.

Kurnia, Tommy. 2019. “Ini 9 Calon Ibu Kota Baru, Mana Pilihan Kamu?”. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3959518/ini-9-calon-ibu-kota-baru-mana-pilihan-kamu. diakses pada 16 mei 2019.

 Prastiwi, Devira. 2019. ”3 Calon Ibu Kota Baru di Mata Jokowi”. https://www.liputan6.com/news/read/3960926/3-calon-ibu-kota-baru-di-mata-jokowi.  Diakses pada 16 mei 2019.

Yovanda. 2019. “ Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Wilayah Ini Kandidat Kuat?”. https://www.mongabay.co.id/2019/05/12/rencana-pemindahan-ibu-kota-negara-wilayah-ini-kandidat-kuat/. Diakses pada tanggal 17 mei 2019.

Tambun, Lenny Tristia.  2017.  “Pendatang Membanjir, Jakarta Mendekati Titik Kritis”. https://www.beritasatu.com/megapolitan/439572/pendatang-membanjir-jakarta-mendekati-titik-kritis. diakses pada 17 mei 2019.

Asmara, Chandra Gian. 2019. “Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 T, Menkeu: No Big Deal”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190429154704-4-69468/biaya-pemindahan-ibu-kota-rp-466-t-menkeu-no-big-deal. diakses pada 17 mei 2019.

Aini, Nur. 2019 “Menimbang Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota”. https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/pqrob1382/menimbang-dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota. Diakses pada 17 mei 2019.

 

Damhuri, Elba. 2019. “Ibu Kota Baru: Saat Daerah Berebut Jadi Ibu Kota”. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pquu8v440/ibu-kota-baru-saat-daerah-berebut-jadi-ibu-kota. diakses pada 17 mei 2019.

Adharsyah, Taufan. 2019. “Sederet Alasan yang Bikin Ibu Kota Harus Pindah”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190429183854-4-69532/sederet-alasan-yang-bikin-ibu-kota-harus-pindah. diakses pada 17 mei 2019.

Iskana, Ratna. 2019. “Macet dan Banjir, Alasan Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta” . https://katadata.co.id/berita/2019/04/29/macet-dan-banjir-alasan-jokowi-akan-pindahkan-ibu-kota-dari-jakarta. diakses pada 20 mei 2019.

Sulmaihati,  Fariha. 2019. “Pemindahan Ibu Kota Bisa Pakai Skema Tukar Guling”.  https://katadata.co.id/berita/2019/05/10/pemindahan-ibu-kota-bisa-pakai-skema-tukar-guling. diakses pada 20 mei 2019.

 

Afriyadi, Achmad Dwi. 2019.” Kepala Bappenas: Penurunan Muka Tanah Jakarta 7,5 Cm/Tahun”. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4386755/kepala-bappenas-penurunan-muka-tanah-jakarta-75-cmtahun. diakses pada 20 mei 2019.

 

Arifin, Nurul. 2018. “Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia di Masa Depan ?”. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan. diakses pada 20 mei 2019.

Harsoyo, budi. 2013.Mengulas Penyebab Banjir di Wilayah Jakarta dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi dan Morfometri Sungai. Jurnal Sains Dan Teknologi Modifikasi Cuaca. Vol. 14, No. 1. http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JSTMC/article/view/2680/2255. diakses pada 17 mei 2019.

Katadata.co.id. 2018.”Berapa Jumlah Penduduk Jakarta?”. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta. diakses pada 17 mei 2019.