Analisis Kinerja Krakatau Steel (KRAS)

 

Oleh : Wahyu Heri Prasetyo dan Fitri Hayati (Departemen Advokasi, Riset Populer, dan Aplikatif)

Related image

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya baja. Maka tidak heran jika banyak perusahaan yang bergerak di sektor baja. Produksi baja kasar nasional pada tahun 2017 mencapai 7,8 juta ton per tahun. Jumlah produksi baja tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan baja nasional. Kebutuhan baja nasional pada tahun 2017 mencapai 13,6 juta ton pertahun. Sedangkan pada tahun 2018 permintaan baja nasional mencapai 14 juta ton. Tingginya permintaan baja nasional ini merupakan salah satu dampak dari progam pemerintah yang tengah gencar membangun infrastruktur. Meningkatnya produksi otomotif juga memiliki dampak terhadap permintaan baja nasional.

Dengan adanya permintaan baja nasional yang tinggi seharusnya menjadi peluang bagi perusahaan yang bergerak disektor baja untuk memaksimalkan income perusahaan sehinngga perusahaan dapat menghasilkan profit yang maksimal. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kinerja salah satu perusahaan baja yang juga merupakan BUMN yaitu Krakatau Steel. Krakatau Steel mengalami kerugian berturut – turut selama bertahun – tahun. Kerugian Krakatau Steel pada tahun 2017 sebesar US$ 81.745.000. Pada tahun 2018 Krakatau Steel mengalami kerugian lagi sebesar US$ 74.817.000.

Walaupun permintaan baja nasional masih tinggi tetapi Krakatau Steel tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memaksimalkan profit perusahaan. Kerugian yang terus dialami Krakatau Steel berdampak kinerja perusahaan dan kemampuan pelunasan liabilitas jangka pendek perusahaan.

 Bagaimana Prospek Industri Baja di Indonesia?

Baja merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan di Indonesia terutama untuk industri otomotif maupun untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi di tenggah gencar – gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini baja sangat dibutuhkan. Menurut data dari Himpunan Ahli Pengecoran Indonesian (HAPLI), kebutuhan baja pada tahun 2018 untuk kontruksi dan manufaktur mencapai 556.000 ton. Tingginnya permintaan tersebut tidak diimbangi supply baja dari dalam negeri yang mencukupi. Supply baja dari dalam negeri untuk kebutuhan manufaktur dan kontruksi hanya mampu sekitar 360.000 ton saja.

Dengan adanya permintaan baja yang tinggi tersebut merupakan indikator yang positif bagi industri baja nasional. Untuk memenuhi tingginya permintaan baja tersebut perusahaan industri baja di Indonesia harus meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kapasitas produksi. Tentunya peningkatan jumlah kapasitas produksi tersebut harus diimbangi dengan harga yang kompetitif. Sehingga produk baja nasional dapat bersaing dengan produk baja dari luar negeri seperti China dan Korea Selatan.

Sumber : Bisnis.com

Jika kita lihat tingginya permintaan baja nasional maka peluang industri baja sangat terbuka lebar. Proyeksi kebutuhan baja tiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan industri manufaktur. Untuk merespon tingginya kebutuhan tersebut, maka pemerintah harus memprioritaskan pembangunan industri baja nasional. Pemerintah harus memperbaiki iklim investasi disektor baja. Salah satu yang menjadi hambatan industri baja yaitu tingginya biaya energi untuk kebutuhan industri baja.

Mengapa Krakatau Steel Mengalami Kerugian Terus Menerus?

Salah satu perusahaan nasional yang bergerak disektor baja yaitu PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel merupakan Perusahaan baja plat merah yang berdiri sejak tahun 1970. Pada akhir – akhir ini perusahaan plat merah tersebut menjadi sorotan publik. Pasalnya perusahaan tersebut mengalami kerugian selama beberapa tahun terahkir. Pada tahun 2017 Krakatau Steel mencetak kerugian sebesar US$ 81.745.000. Sedangkan pada tahun 2018 Krakatau Steel dalam kondisi terpuruk mengalami kerugian lagi sebesar US$ 74.817.000. Kerugian Krakatau Steel berdampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam   kewajibannya untuk membayar utang yang jatuh tempo.

Buntut dari kerugian perusahaan, Krakatau Steel terpaksa harus melakukan restukturisasi utang. Restrukturisasi utang adalah suatu mekanisme untuk memperbaiki kredit terhadap debitur yang kesulitan membayar kewajibananya tersebut. Restrukturisai ini dapat dilakukan dengan cara menurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga maupun utang pokok kredit dan penambahan fasilitas kredit. Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang karena tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo. Utang yang akan restukturisasi PT Krakatau Steel sebesar US$ 2 miliar atau jika dirupiahkan setara Rp. 29 triliun (kurs Rp.14.500 / US$).

Kerugian Krakatau Steel ini tidak lepas dari banyaknya serbuan produk baja impor. Banyaknya baja impor di Indonesia dikarenakan adanya kebijakan bebas tarif cukai. Kebijakan bebas tarif cukai ini diatur dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 22 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Kebijakan tersebut menyebabkan harga baja impor lebih kompetitif dibandingkan produk baja nasional.

Pada mulanya kebijakan impor baja tersebut untuk memenuhi kebutuhan baja nasional yang belum dapat dicover oleh produksi baja nasional. Tetapi dengan adanya kebijakan impor dengan bebas bea masuk justru menjadi ancaman bagi perusahaan baja nasional. Hal ini dikarenakan harga jual baja impor lebih murah dibandingkan baja nasional. Murahnya baja impor ini membuat Krakatau Steel tidak mampu memaksimalkan penjulan.

Apakah Tahun 2019 Krakatau Steel dapat Mencetak Profit?

Setelah beberapa tahun mengalami kerugian, PT Krakatau Steel optimis dapat mencatatkan keuntungan pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut PT Krakatau Steel telah membangun pabrik baru yang diperkirakan mampu memproduksi baja sebayak 10 juta ton. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT Krakatau Steel juga meningkatkan ekspor baja ke Malaysia dan Australia. PT Krakatau Steel menargetkan ekspor baja ke Malaysia sebanyak 500 ribu ton dan diharapkan mampu mengekspor baja sebanyak 5.000 ton perkuartal selama tahun 2019 ke Australia.

Pada Januari 2019, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor baja melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut memberikan peluang pertumbuhan bagi industri baja nasional karena penggunaan baja impor akan dibatasi. Serta mampu mengurangi praktik kecurangan impor baja yang selama ini berlangsung. Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018, proses pemeriksaan baja yang awalnya post border akan dikembalikan ke proses kepabeanan.

PT Krakatau Steel telah berencana mengerjakan dua proyek pada tahun 2019. Proyek pertama adalah Pembangunan Pabrik Blast Furnance Complex. Pabrik ini akan berdiri pada area Blast Furnance Complex PTKS seluas 56 hektare (ha). Dengan adanya Blast Furnance Complex, biaya produksi baja akan turun sebesar US$ 50 per ton. Blast Furnance Complex terdapat Sinar Planat yang memiliki kapasitas 1,7 juta ton per tahun, Hot Metal Treatment Plant dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun serta Coke Over Planat dengan kapasitas 555 ribu ton per tahun. Proyek lainnya adalah penambahan kapasitas baja lembaran panas melalui pembangunan Hot Strip Mill 2 yang sudah mencapai 90,23% terhitung per 2018.

Dari data tersebut diharapkan dengan adanya dua proyek besar Krakatau Steel mampu memenuhi kebutuhan baja nasional dan dapat meningkatkan kinerja PT Krakatau Steel. Proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekspor baja ke Malaysia dan Australia yang diprediksi  akan meningkat.

Peningkatan ekspor baja ke Malaysia merupakan dampak dari pencabutan pengenaan anti dumping duty terhadap produk Krakatau Steel di Malaysia. Upaya pencabutan pengenaan anti dumping duty telah dilakukan Krakatau Steel melalui mekanisme review yang dilajukan pada Juli 2018. Ministry of International Trade & Industry Malaysia menganggap bahwa pengenaan anti dumping duty menjadi tidak relevan karena tidak ada lagi industri Malaysia yang memasok produk HRC. Pencabutan pengenaan anti dumping duty terhadapt produk Krakatau Steel secara resmi dicabut mulai 9 Februari 2019. Pembebasan penggenaan anti dumping duty tidak hanya di Malaysia saja, tetapi juga Australia. Australia memutuskan untuk tidak memperpanjang pengenaan anti dumping duty terhadap produk baja ndonesia sejak Desember tahun lalu.

Dengan adanya bebas pengenaan anti dumping duty di Australia tersebut dapat menjadi peluang bagi Krakatau Steel. Krakatau Steel dapat meningkatkan ekspor baja dan memperlebar pangsa pasar di Australia. Dengan begitu kinerja Krakatau Steel akan berangsur membaik.

 

Kesimpulan

Permintaan baja di Indonesia meningkat ditengah maraknya pembangunan infrastruktur. Tingginya permintaan baja nasional membuka peluang bagi industri baja nasional untuk memaksimalkan profit. Kebutuhan baja pada tahun 2018 mencapai 556.000 ton, namun tingginya permintaan tidak diimbangi supply baja nasional hanya mampu sekitar 360.00 ton. Untuk memenuhi kebutuhan baja nasional, pemerintah melakukan impor baja. Harga baja impor relatif murah karena adanya kebijakan bebas bea cukai. Murahnya baja impor ini membuat Krakatau Steel tidak mampu memaksimalkan penjulan yang menyebabkan kerugian.

Tahun 2019, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor baja melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut memberikan peluang pertumbuhan bagi industri baja nasional karena penggunaan baja impor akan dibatasi.

PT Krakatau Steel optimis mencetak keuntungan dengan menargetkan mengerjakan dua proyek besar yang diperkirakan mampu memproduksi baja sebayak 10 juta ton. Proyek pertama yaitu Pembangunan Pabrik Blast Furnance Complex dan proyek kedua yaitu Hot Strip Mill 2. Proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekspor baja ke Malaysia dan Australia. Adanya pengahpusan anti dumping duty di Malaysia dan Australia dapat menjadi peluang bagi Krakatau Steel. Krakatau Steel dapat meningkatkan ekspor baja dengan begitu kinerja Krakatau Steel akan berangsur membaik.

 

Saran

Kebutuhan baja nasional pada dasarnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kapasitas produksi baja nasional. Kebijakan bebas tarif cukai atas impor baja menyebabkan kerugian perusahaan baja nasional. Sudah seharusnya pemerintah dengan cepat merespon banyaknya baja impor yang dapat merugikan baja nasional. Pemerintah harus membatasi kouta impor dan menerapkan bea masuk. Penerapan bea masuk ini bertujuan untuk melindungi produk baja nasional dari gempuran baja impor.

Disisi lain perusahaan harus mampu bersaing dengan produk baja impor melalui penigkatkan efisiensi produksi dengan tetap memperhatikan kualitas. Dengan adanya efisiensi tersebut akan menurunkan harga jual baja nasional. Penurunan harga jual akan meningkatkan persaingan dengan baja impor. Peningkatan kinerja Krakatau Steel dengan membuka pasar ekspor. Dengan adanya pasar ekspor baru, diharapkan akan menigkatakan penyerapan produk baja Krakatau Steel.

 

Refrensi

https://bisnis.tempo.co/read/1050230/kebutuhan-baja-kasar-14-juta-tontahun-         produksi-baru-8-juta-ton/full?view=ok

http://kemenperin.go.id/artikel/16278/Peluang-Industri-Baja-Terbuka-Lebar

https://market.bisnis.com/read/20190210/192/887162/ekspor-baja-Krakatau Steel-bisa-naik-         dua-     kali-lipat-ini-penyebabnya

https://m.bisnis.com/infografik/read/20190214/547/888878/infografik-menakar-     peluang-investasi-industri-baja

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190413081448-17-66464/kisah-             krakatau-steel-rugi-7-tahun-beruntun-utang-segunung/2

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180207190636-4-3828/krakatau-steel-     kebutuhan-baja-nasional-2018-capai-14-juta

http://www.kemenperin.go.id/artikel/8163/Kebutuhan-Baja-Domestik-Belum-        Mencukupi

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3891141/krakatau-steel-bakal-ekspor-baja-   ke-malaysia-dan-australia-pada-2019

https://www.wartaekonomi.co.id/read215469/dorong-produksi-baja-dengan-          teknologi-industri-40.html

 

 

Ada Apa dengan PEMILU 2019?

 

QUICK COUNTNYA KOK SIANG SIH?

Related image

Hai sobatku kafomik, kemarin tanggal 17 april 2019 kita telah melewati hari yang bersejarah, harinya euforia demokrasi rakyat nusantara. Sepanjang waktu dari hari itu rakyat memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.Tak hanya itu, kita juga memilih representatif yang duduk di atas kursi legislatif yang ada di masing-masing daerah dari pusat hingga kab/kota. Hal yang pasti kita tunggu, nantikan dan saksikan pada pemilu ini ialah perhitungan cepat atau yang populer dengan sebutan “quick count”. Biasanya quick count muncul dilayar bawah televisi dan pergerakannya bisa kita pantau disetiap detiknya dari pagi hingga kemudian hari. Tapi sekarang kok penghitungan cepat atau quick count ini baru rilis sore hari di pukul 15.00 wib. Ada apa sih, kok tumben kesiangan? Apa jangan-jangan? Stop nanti dulu kita ulas lebih lanjut dibawah ini.

Sebelum kita mengasumsikan dari informasi yang kita lihat, sebaiknya kita menerka lebih jeli lagi sebab musababnya, awal mulanya dahulu. Tidak ada salahnya sih ketika kita berpendapat toh juga udah diatur dalam pasal 28E ayat 3 UUD 45. Lagi-lagi dengan kata tapi, yang kita lihat realnya banyak orang  berasumsi seakan benar secara logika, tidak semuanya..!! Sepakat dengan apa yang dikatakan Friedrich Braga bahwa semua orang bisa berasumsi dengan pintar tapi tidak semua orang sepintar asumsinya. Kita bisa menyorot balik sebagai intropeksi diri.

Nah kita langsung ke pointnya saja, apa sih Quick count itu? Menurut Dian Permata seorang peneliti Founding Fathers House (FFH) dalam konteks pemilu di Indonesia, quick count adalah metode hitung cepat dengan mengambil tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel. Basis respondennya adalah formulir C1 plano, alias hasil perhitungan suara di TPS yang menjadi sampel. Biasanya dilaksanakan oleh lembaga survei yang telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal yang masih terngiang dalam pikiran kita pasti soal rilis quick count yang tidak seperti biasanya. Itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa publikasi hasil quick qount dapat dilakukan 2 jam setelah penghitungan di wilayah Indonesia bagian barat. Sesuai dengan UUD No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jika kita balik pada pemilihan presiden tahun 2009 dan 2014, MK masih memperbolehkan hasil quick count dipublikasikan sejak pagi hari dengan melihat kondisi pada waktu itu.

Tentunya sekarang dengan kondisi berbeda, menurut MK jika publikasi dilakukan sebelum penghitungan suara di wilayah Indonesia bagian barat maka hal tersebut akan mempengaruhi pemilih yang belum mencoblos. ”Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi mempengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis ‘sekedar’ ingin menjadi bagian dari pemenang.” ucap Hakim Enny seperti yang dikutip di kompas.com. Selain alasan tersebut, MK mengkhawatirkan lembaga survei dan media yang menyiarkan quick count berafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

Bersambung . . .